Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya menyatakan pemkot setempat sebaiknya melakukan survei terlebih dahulu sebelum melakukan penutupan Lokalisasi Dolly.
"Survei ini penting agar pemkot nantinya tidak salah langkah," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, di Surabaya, Sabtu, (25/5).
Hal senada diungkapkan aktivis Yayasan Genta Surabaya, Hari Tsabit. Ia menilai rencana Pemkot Surabaya melakukan penutupan lokalisasi di Surabaya juga kurang melibatkan kalangan LSM peduli HIV/AIDS.
"Hal itu justru membuat para WTS yang dipaksa berhenti itu pun 'berkeliaran' di jalanan tanpa memperhatikan dampak penyakitnya berupa HIV/AIDS," katanya dikutip antara (14/5).
Selama ini, Dinas Sosial belum pernah melakukan survei pada saat melakukan penutupan lokalisasi, seperti halnya dampak terhadap wabah penyakit menular HIV/AIDS semakin menyebar di masyarakat jika para wanita tuna susila (WTS) tetap menjalankan profesinya di tempat lain seperti indekos maupun lainnya.
"Ini malah berbahaya karena keberadaan para WTS itu tidak terpantau," katanya.
Baktiono mengatakan kebijakan Wali Kota Surabaya yang hanya bisa menutup dan memulangkan sejumlah WTS dengan pemberian uang atau tali asih hanya berlaku sesaat tetapi tidak akan memberikan solusi di masa depan.
Ia mengatakan beberapa lokalisasi yang sudah ditutup Pemkot Surabaya adalah Bangunsari dan Tambak Asri. Namun, lanjut dia, dalam kenyataannya keberadaan WTS masih saja berkeliaran di tempat yang sama.
Anggaran dari Kementerian Sosial untuk penutupun sejumlah lokalisasi di Surabaya, kata politisi PDIP ini diperkirakan akan habis tanpa hasil, karena persoalan WTS adalah merupakan penyakit masyarakat yang sulit dicegah.
Bahkan jumlah PSK di Surabaya hingga saat ini belum diketahui pasti, karena keberadaan mereka tidak hanya di lokalisasi melainkan telah menyebar ke lingkungan masyarakat.
Untuk rencana lokalisasi Dolly, kata dia, tentu tidak segampang itu, karena jumlahnya yang sangat banyak dan usia mereka masih muda-muda, apalagi keberadaan Dolly justru memberikan lapangan kerja sekaligus tempat berbagai usaha bagi masyarakat sekitarnya.
"Di Surabaya masih banyak tempat hiburan lain yang sangat memungkinkan sebagai tempat untuk melakukan asusila," katanya.
Dalam persoalan ini, kata dia, petugas Satpol PP dan Dinas Pariwisata memang di harapkan bisa tegas, penutupan lokalisasi dijalankan tetapi izin tempat hiburan dan "massage" tetap terus dikeluarkan. "Tentu hal ini kontradiksi," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan bahwa anggaran penutupan lokalisasi Dolly di Kementerian Sosial mencapai Rp 10 miliar.
"Sesuai rencana, penutupan di Dolly akan dilakukan. Masyarakat sekitar sudah setuju untuk itu," katanya.
sumber
