Duh, Masih Ada Pemda yang 70% Anggarannya Habis Untuk Gaji PNS

 Jakarta - Saat ini masih ada pemerintah daerah (Pemda) 70% anggarannya dihabiskan untuk gaji dan tunjangan PNS. Akibatnya, alokasi belanja infrastruktur minim.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, kondisi tersebut jadi salah satu alasan pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara perekrutan PNS baru di tahun ini .

"Karena pemerintah daerah biaya pegawai mencapai 45% dari APBD-nya. Bahkan daerah tertentu sampai 70%. Itu kan besar dan sisa untuk belanja modal dan infrastruktur dan sosial itu semakin sempit. Pengelolaan fiskal di pusat dan daerah baik, kita lakukan moratorium," jelas Agus Marto usai menghadiri sidak tes CPNS Kementerian Keuangan di Balai Diklat Pelatihan Pendidikan Keuangan Kawasan Blok M, Jakarta Selatan Sabtu (8/09/2012).

Butir terpenting dari kebjakan moratorium tersebut adalah, semua jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh merekrut pegawai di tahun 2012, kecuali untuk tenaga pegawai sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga-tenaga yang sudah diikat.

Kementerian Keuangan adalah salah satu kementerian yang ikut dengan arahah keputusan bersama 3 menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan yang menyepakati moratorium pegawai. Surat Keputusan (SK) sudah dikeluarkan sejak bulan Agustus 2011. Intinya pada saat itu, kesepakatan ini terjadi karena prihatin biaya pegawai yang meningkat terutama Pemda.

Namun ini tidak berlaku bagi Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Pemda yang mengajukan analisa beban kerja terhadap sumber daya pekerjanya. Analisa ini selesai paling lambat Desember 2011.

Pendek kata, Kemenkeu adalah satu diantara dua K/L yang menyelesaikan kebutuhan analisa beban kerja di 2011. Terlebih ada 2.000 pegawai di lingkungan Kemenkeu yang pensiun, sedangkan mereka tengah meningkatkan kinerja keuangan terutama di sektor pajak dan cukai dan anggaran.

"Oleh karena itu sekarang ini ada tes, untuk calon pegawai di Kementerian Keuangan. 700 orang pegawai yang akan kita rekrut. 400 setingkat D1-D3,sedangkan 300 itu dari SI dari 14.078 yang mengikuti tes hari ini," tegas Agus.

Selain moratorium, Agus mengatakan pemerintah juga memprioritaskan program reformasi birokrasi untuk mencetak PNS yang bersih dan jujur.

"Yang prioritas utama adalah reformasi birokrasi. Tentu hal ini ditujukan untuk birokrasi yang bersih dan pelayanan yang baik bagi masyarakat sehingga menghasilkan produktifitas tinggi," tutupnya

Sumber