Jakarta : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tak takut menyebutkan anggota DPR yang mengajak kongkalikong dengan BUMN. Asalkan untuk itu ia mendapatkan surat resmi dari DPR.
Bahkan, Dahlan mengaku tidak takut akan dipidanakan oleh DPR bila tidak dapat membuktikannya. "Tidak apa-apa. Saya juga tidak merasa didzalimi," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/10) malam.
Sebaliknya, ia menegaskan keberanian BUMN menolak praktik kongkalikong dengan oknum DPR tidak menjadi perusahaan milik negara tersebut bersih dari tindakan tak terpuji. Karena itu, ia mengaku akan tetap fokus membersihkan 140 BUMN.
"Kalau saya lihat, keberanian BUMN menolak kongkalikong tidak menjadi BUMN bersih. Saya harus tahu diri," kata Dahlan saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/10) malam.
Dahlan mengaku memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sekaligus menata BUMN agar tidak terlibat praktik yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
"Saya harus membersihkan rumah sendiri sebelum saya mengungkapkan siapa BUMN yang diajak untuk kongkalikong dengan oknum DPR," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Dahlan akan terus membentengi BUMN dari ajakan kongkalikong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, adanya Surat Edaran Nomor 542 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 membuat BUMN dapat "bernapas" karena bebas dari oknum DPR. BUMN dapat menolak ajakan dengan menunjukkan surat edaran tersebut.
"Kenapa saya buat surat edaran itu, supaya teman-teman BUMN bisa menunjukkan surat edaran kalau ada orang yang mengajak kongkalikong. Bilang saja ini lo ada surat dari pak menteri," paparnya.
Dahlan beralasan, surat edaran tersebut dapat menjadi senjata ampuh bagi BUMN. Sebelum dikeluarkannya surat edaran tersebut, terdapat BUMN yang bisa diajak untuk melakukan kongkalikong.
Ia menekankan, apabila BUMN nantinya dipersulit oleh pihak manapun setelah menolak melakukan kongkalikong, BUMN harus tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar